KRAMAT49 NEWS, JAKARTA – Kasus penyebaran virus Omicron meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Data Satgas Penanganan Covid-19 BNPB pada Rabu, 2 Februari 2022 saja terdapat kasus baru sebanyak 12.760.
Akibatnya, banyak pihak meminta kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sekolah dievaluasi. Pasalnya, varian Omicron Covid-19 memiliki tingkat penularan yang lebih cepat dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya.
Menanggapi kejadian ini, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti sepakat bahwa kebijakan PTM 100 persen perlu dievaluasi. Mu’ti mengingatkan semua pihak agar lebih waspada terhadap peningkatan kasus Covid-19.
“Semua pihak harus lebih waspada terhadap penyebaran virus Omicron yang semakin meluas. Pandemi belum usai. Kebijakan PTM 100 persen perlu perlu dievaluasi,” ujar Mu’ti, Kamis (3/2).
Kendati demikian, Mu’ti menyebut evaluasi PTM 100 persen tidak perlu dilakukan di semua daerah. Untuk daerah yang masih masuk zona hijau atau aman maka kegiatan PTM menurutnya tetap dilaksanakan dengan prokes ketat.
“Meskipun tidak di semua daerah. Di daerah yang aman, PTM tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan,” tambahnya.
Sebagai informasi, kegiatan PTM 100 persen di sekolah masih dilaksanakan di tengah lonjakan Omicron. Pemerintah Pusat belum mengambil sikap terkait hal ini dan masih mengacu pada dasar hukum yang lama.
Sementara itu, sejumlah daerah telah memutuskan menghentikan PTM. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga telah mengusulkan agar PTM dihentikan sementara selama peningkatan kasus Covid-19. (afn)
sumber Muhammadiyah
